peraturan penambangan dan peraturan di sudan

  • NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PERTAMBANGAN …

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA, Menimbang: a. bahwa pertambangan rakyat merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat, menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan luas wilayah pertambangan

  • Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang ...

    Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI …

  • Evaluasi Sumber Daya dan Cadangan Bahan Galian Untuk ...

    Di desa Gancang (K. Arus), penambangan dilakukan dengan cara menggali pasir yang mengandung emas di dalam sumur-sumur berkedalaman 4 -5 m dan diteruskan dengan pembuatan terowongan-terowongan., untuk mengeluarkan genangan air di dalamnya dibantu dengan menggunakan pompa. ... Akibat belum adanya peraturan dan ketentuan yang efektif tersebut ...

  • BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

    penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta ... pertambangan juga menciptakan lapangan kerja di kabupaten dan kota dimana merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya lingkungan ... tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang ...

  • PERTAMBANGAN RAKYAT (Tinjauan Historis dan Legal dalam ...

     · Meskipun pada masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan beberapa projek uji coba (pilot project) pertambangan rakyat di beberapa lokasi di Indonesia dan diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan ...

  • DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN …

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan satwa Liar. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. 6. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Republik Indonesia. 7.

  • MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

    PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 ... perundang- penambangan dan undangan. lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ... pengangkutan, pemakaian, dan penerapannya di lapangan. 1.4. Rasio Produk Lembaran Kaca (Termasuk Cutlet) Terhadap Total Bahan Baku

  • Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan, …

    proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara ... bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan, dan keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. 14. Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut ... dan Gas Bumi sesuai dengan Standar dan/atau peraturan perundang-undangan. 18. Keselamatan Minyak dan Gas ...

  • PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN …

    yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. 12.

  • PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); ... Prioritas Nasional di Tahun 2018 dan Tahun 2019 dilakukan penajaman atau refocusing. Pada

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air. (4) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi ...

  • IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 …

    Tahapan kegiatan penambangan bijih nikel laterit yang dilakukan di salah satu perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain 1) Tahap perencanaan, 2) Land clearing, 3) Pengupasan over burden, 4) Ore getting, 5) Pembuatan cone produksi. Proses penambangan akan menghasilkan produksi bijih nikel.

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

    Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan …

  • PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI BIDANG …

    Pengkajian Peraturan Daerah (Perda) di Bidang Pertambangan Umum (Mineral dan Batubara) ... Darsa Permana 111 Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa perda yang telah diterbitkan oleh daerah belum sesuai dengan pedoman teknis tersebut, baik yang berkaitan dengan tahapan maupun konsep penambangan. PEMBAHASAN Permasalahan

  • KEP GUBERNUR NO 63 TH 2003

    dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah ...

  • PENGALOKASIAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT: KASUS TAMBANG ...

    Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pen- etapan Wilayah Usaha Petambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011.

  • PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 19 TAHUN …

    (2) Penambangan pasir besi dilakukan pada endapan pasir dengan jarak lebih dari 100 meter dari titik pasang tertinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Penambangan pasir besi dilakukan dengan cara gali isi untuk kepentingan reklamasi. (4) Penambangan tidak dilakukan terhadap pasir besi yang terdapat di bawah permukaan laut (

  • PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …

    PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PERMEN-KP/2016 ... darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 3. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan nonoganisme lain serta ... dan penambangan. (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

  • Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak

    5. Jasa pengeboran (jasa driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, 9. Jasa penebangan hutan, 10.

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

    keindahan, dan sifat keliaran alam di KSA dan KPA. Pemanfaatan energi air, angin, panas matahari, dan panas bumi merupakan pemanfaatan energi yang dapat diperbaharui, dihasilkan dari jasa air, jasa angin, jasa panas, dan jasa panas bumi yang pemanfaatannya tidak dilakukan melalui penambangan. Pemanfaatan . . .

  • TAMBANG DI KAWASAN HUTAN LINDUNG

    jawab di bidang kehutanan, menteri yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral dan menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota setempat. 18 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan

  • PENGAWASAN PEMERINTAH PADA USAHA …

    Kabupaten dan Kota. Peraturan Daerah ( PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang ... penambangan yang ada di desa. Salah satu tindakan yang dapat meminimalisir usaha penambangan yaitu dengan cara melakukan pengawasan. Usaha pengawasan ...

  • BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

    Pada tahun 1928, Belanda mulai melakukan penambangan Bauksit di Pulau Bintan dan tahun 1935 mulai menambang nikel di Pomala Sulawesi. Setelah masa Perang Dunia II (1950-1966), produksi pertambangan Indonesia mengalami penurunan. Baru menjelang tahun 1967, pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang

  • Page 1 of 16 PP 17/1974, PENGAWASAN PELAKSANAAN …

    bahwa berhubung meningkatnya perkembanpn pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai dewasa ini, dianggap perlu untuk segera mengatur pengawasan pe laksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi didaerah lepas pantai dengan suatu Peraturan Pemerintah. Mengingat: 1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 …

    konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. 3. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha ... dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. ... pemerintahan di bidang energi dan …

  • Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan …

    optimal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang – undangan, namun proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya mengahadapi dan menanggulangi tindak pidana

  • PENGATURAN PENGELOLAAN REKLAMASI DAN KEGIATAN …

    usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan …

  • KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 …

    bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan. (2) Dalam hal penerbitan persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan menunjuk Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

    Selain sebagaimana tersebut di atas, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang . . . ¥

  • Pertambangan

     · Tanggal: 12 Januari 2009. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

    keindahan, dan sifat keliaran alam di KSA dan KPA. Pemanfaatan energi air, angin, panas matahari, dan panas bumi merupakan pemanfaatan energi yang dapat diperbaharui, dihasilkan dari jasa air, jasa angin, jasa panas, dan jasa panas bumi yang pemanfaatannya tidak dilakukan melalui penambangan. Pemanfaatan . . .

  • Kementerian ESDM RI

    tahap penambangan. Ketentuan angka 3 dihapus dan angka 5 Pasal 112C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 112C 1. Pemegang kontrak karya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan pernurnian hasil penambangan di dalam negeri. 2. Pemegang .

  • MENTER! PERTAMBANGAN DAN ENERGJ REPUBLIK INDONESIA

    seperti pasang surut dan lakasi penambangan di muara 5, Peruntukan dan Pemanfaatan Sunga;. a. Peruntukan sunga; Peraturan Pemerintah sesuai Nomor 20 ketentuan-ketentuan Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, atau Peraturan Daerah setempat (apabila ada). b. Pemanfaatan air sunga; yang telah ada, seperti

  • LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA

    pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa dengan di tetapkannya undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, maka peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 dan perubahan peraturan daerah Nomor 20 tahun 2003 tentang

  • Juknis Pengawasan Pasir Laut

    7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.08/MEN/2007; 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim

  • PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN …

    konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. 9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.

  • Regulasi yang Harus Dipahami Jika Ingin Jadi pengusaha Tambang

     · Setelah proses penambangan selesai, pelaku usaha yang telah diberikan IUP, IUPK, maupun IPR wajib melakukan reklamasi dan pascatambang seperti yang telah dipaparkan pada Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. MS.

  • 1 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGH TENTANG …

    penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan-nya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 13.

  • KONSEP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    Penyelidikan Umum dan Eksplorasi, Penambangan, Pengangkutan-Pengolahan-Pemurnian, Penaganan mineral Ikutan dan bahan galian, Peningkatan nilai tambah ... dan d. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada selama ini ... Bahan galian lain adalah endapan bahan galian yang berada di lokasi penambangan namun bukan termasuk bahan galian yang diusahakan.

  • Krisis Sudan: Mengapa yang terjadi di Khartoum mendapat ...

     · Sudan kini menjadi ajang rivalitas antara berbagai negara di sekitarnya, seperti Arab Saudi, Mesir, serta Turki. Bahkan, Rusia dan Amerika Serikat pun ikut terlibat.

Free Consult  or  Leave Message

Copyright © ANC | Sitemap

gotop